Menurut KPK, ada 318 peraturan kepala daerah terkait pendidikan antikorupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan ada 318 peraturan daerah (perkada) utama terkait pendidikan antikorupsi. Dirinci, ada 15 perkada di tingkat provinsi, 69 perkada di tingkat kota, dan 234 perkada di tingkat kabupaten.

Menurut-KPK,-ada-318-peraturan-kepala-daerah-terkait-pendidikan-antikorupsi

Wawan Wardiana, Deputi Bidang Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat

, mengatakan KPK mendorong pendidikan antikorupsi untuk diperkenalkan ke setiap jaringan pendidikan dan meminta setiap daerah untuk membuat undang-undang sebagai yayasan.

“Sejauh ini sudah ada 318 perda dari 542 yang seharusnya. Kami berharap akhir tahun ini perda ini bisa selesai,” kata Wawan saat konferensi pers, Jumat (20/8/2021). ).

Baca juga: Semester I 2021, KPK Setor Rp 92,03 Miliar ke Kas Negara

Selain itu, kata Wawan, ada regulasi pendidikan antikorupsi untuk satuan pendidikan Kementerian Agama

, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan. dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan.

“Hingga 30 Juni, 8.302 program gelar di berbagai perguruan tinggi telah menerapkan pendidikan antikorupsi,” kata Wawan.

Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan di email Anda.
email pendaftaran

“Diukur dari jumlah kursus, masih jauh dari 26.000, hanya 8.000 kursus

yang menerapkan pendidikan antikorupsi,” katanya.

Pada paruh pertama tahun 2021, KPK juga melakukan kampanye online dan offline untuk memerangi korupsi dan sosialisasi.

Wawan mengklaim 7.288.600 orang dilatih melalui program tersebut.

Baca juga: KPK Berharap Narapidana Koruptor Jadi Penasihat Antikorupsi Setelah Keluar Lapas

Selain itu, KPK menyelenggarakan kuliah umum pendidikan antikorupsi di berbagai perguruan tinggi dengan total peserta 26.853 orang.

Selanjutnya, kegiatan peningkatan kapasitas dan penguatan guru antikorupsi bekerjasama dengan Kemendikbud, Ristek, Kemenag, 16 Perguruan Tinggi (LLDIKTI) dan 15 koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) di seluruh Indonesia. Indonesia.

“Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan dosen antikorupsi bagi dosen antikorupsi, guru dan aktivis mahasiswa antikorupsi juga terus dilakukan dan ditingkatkan kapasitasnya melalui pemberdayaan, pendidikan bahkan pelatihan bagi mereka,” kata Wawan.

Ditemukan bahwa 1.695 dari 3.500 yang ditargetkan tahun itu menyaksikan peningkatan kapasitas. Peserta terdiri dari dosen, guru dan mahasiswa yang merupakan aktivis antikorupsi.

 

LIHAT JUGA :

greenlifestyle.or.id
kopertis2.or.id
rsddrsoebandi.id
ktb-mitsubishimotors.co.id
topijelajah.com
mesinmilenial.com