Kejaksaan menggerebek Sudin Pendidikan Jakarta Barat terkait korupsi dana BOP

Dinas Pendidikan Jakarta Barat I digerebek selama empat jam pada Senin (24 Mei 2021) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari Jakbar) Jakarta Barat.

Penggeledahan yang dilakukan Sudin Pendidikan Jakarta Barat disebut-sebut terkait dengan kasus korupsi Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

Kejaksaan-menggerebek-Sudin-Pendidikan-Jakarta-Barat-terkait-korupsi-dana-BOP

Kepala Satreskrim Jakbar Reopan Saragih mengatakan, penggeledahan dilakukan di kantor Sudin Pendidikan

Jakarta Barat I di kantor Walikota Jakarta Barat.

“Penggeledahan hari ini terkait penyidikan kami atas penyalahgunaan dana BOP tahun 2018,” kata Reopan, Selasa (25/Mei 2021) dari Warta Kota.

Baca Juga: Dana BOP Rp 578 Miliar Untuk Bayar Pesantren Dan Pendidikan Agama

Reopan mengatakan, penggeledahan itu terkait dengan kasus dugaan korupsi yang menimpa direktur SMKN 53 Jakarta Barat.

Korupsi Rp 7,8 miliar dapat ditelusuri kembali ke dugaan penyalahgunaan dana BOP

untuk tahun ajaran 2018.

Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan di email Anda.
email pendaftaran

Penyidik ​​Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mulai melakukan penggeledahan pada pukul 13.00 WIB. WIB. Mereka didampingi Kepala Badan Reserse Kriminal Khusus (Kasie Pidsus) Reopan Saragih.

Baca juga: Jalur Afirmasi PPDB Jakarta 2021: Jadwal, Persyaratan, Tahapan untuk Tingkat SD, Madya, Mahir dan Profesional

Penyidik ​​Kejaksaan Negeri Jakarta Barat baru saja meninggalkan ruang Sudin Pendidikan 1 Jakarta Barat pada pukul 17.00 WIB. WIB atau setelah 4 jam pencarian.

Tim investigasi membawa total tiga koper dengan file dan CPU.

Namun, Reopan enggan menjelaskan secara detail berkas yang disita.

Pasalnya, penggeledahan tersebut dilaporkan ke Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI. Dari penggeledahan, Dinas Pendidikan Jakarta Barat bersikap kooperatif.

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebelumnya menyatakan kasus korupsi bantuan operasional sekolah (BOS) dan biaya operasional (BOP) dilakukan oleh oknum kepala sekolah.

Kajari Jakarta Barat Dwi Agus Afrianto mengatakan, total korupsi dana BOP dan dana BOS mencapai Rp 7,8 miliar.

Dana BOP dan Dana BOS tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional SMK Negeri 53 Jakarta Barat pada tahun anggaran 2018.

“Hasil gelar perkara ditetapkan dua tersangka, pertama berinisial W, mantan direktur SMK 53 Jakarta Barat, dan tersangka kedua adalah pegawai MF Dinas Pendidikan Jakarta Barat I,” kata Dwi saat konferensi pers dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Selasa (27 April 2021).

Rincian sumber daya operasional yang disalahgunakan dana BOS sebesar Rp. 1,3 miliar dan dana BOP lebih dari Rp. 6,5 miliar. Atas perbuatannya, baik W maupun MF kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Keduanya tunduk pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara atau maksimal Rp 1 miliar.

Meski ditetapkan sebagai tersangka, baik W maupun MF tidak ditahan oleh Kejari Jakarta Barat. Pasalnya, Kejari Jakarta Barat saat ini sedang menunggu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Jika sudah kami terima dari BPK, kami akan segera menangkapnya,” kata Dwi Agus Afrianto.

LIHAT JUGA :

pcpm35rekrutmenbi.id
indi4.id
connectindonesia.id